BISNIS.HOTNEWS.ID - Fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite beserta antrean panjang yang terjadi di wilayah Sumatra Utara menimbulkan sorotan tajam terhadap langkah mitigasi yang diambil oleh PT Pertamina (Persero) dan pemerintah.
Isu ini menjadi perhatian utama Center of Reform on Economics (Core), yang secara khusus mempertanyakan kesiapan kedua pihak dalam menghadapi potensi peralihan konsumsi BBM nonsubsidi ke jenis bersubsidi.
Direktur Eksekutif Core, Mohammad Faisal, menyoroti disparitas harga yang signifikan antara Pertamax dan Pertalite. Perbedaan mencapai Rp6.250 per liter ini menjadi pemicu utama masyarakat memilih BBM bersubsidi ketimbang bahan bakar umum (JBU) atau nonsubsidi.
Situasi ini sebenarnya telah diprediksi oleh banyak ekonom jauh sebelumnya. Kenaikan drastis harga Pertamax sebesar 32,1%, dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter sejak Juni lalu, membuka celah bagi migrasi konsumen.
"Kenaikan yang nonsubsidi terlalu tinggi," ujar Mohammad Faisal, menggarisbawahi faktor krusial yang kurang terantisipasi.
Beliau menambahkan, "Makin tinggi kenaikannya, itu meningkatkan kemungkinan konsumen beralih lebih banyak lagi dari nonsubsidi ke bersubsidi."
Menurut Faisal, jika persoalan ini tidak segera ditangani dengan solusi yang efektif, roda perekonomian di daerah berpotensi mengalami dampak negatif yang serius.
Gangguan terhadap mobilitas masyarakat serta aktivitas pelaku usaha menjadi ancaman nyata akibat kelangkaan pasokan BBM ini.
Dikutip dari Bloomberg Technoz, persoalan ini menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas ekonomi lokal.
