BISNIS.HOTNEWS.ID - Austria kini telah mengambil keputusan final mengenai nasib sebuah bangunan bersejarah yang menyimpan kontroversi, yaitu rumah tempat kelahiran Adolf Hitler. Bangunan yang berlokasi di Braunau am Inn, sebelah utara Salzburg, di perbatasan Austria dengan Jerman, akan segera diresmikan sebagai kantor polisi baru.
Perubahan fungsi yang signifikan ini merupakan bagian dari upaya Austria untuk mengatasi perdebatan publik yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Tujuannya adalah untuk mencegah tempat tersebut menjadi destinasi ziarah bagi kelompok ekstremis sayap kanan.
Transformasi bangunan yang memakan biaya sebesar €20 juta (sekitar US$22,9 juta) ini terjadi setelah pemerintah Austria melakukan nasionalisasi terhadap gedung tersebut. Menteri Dalam Negeri Gerhard Karner dijadwalkan akan memimpin upacara peresmian kantor polisi yang baru ini pada hari Rabu mendatang.
Sebelumnya, sebuah komisi ahli yang ditunjuk oleh pemerintah telah menolak gagasan untuk mengubah bangunan tersebut menjadi museum. Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa situs bersejarah tersebut berpotensi disalahartikan oleh para pengunjung.
Selain itu, rencana untuk menghancurkan bangunan bersejarah ini juga menemui hambatan. Bangunan yang berasal dari abad ke-17 ini merupakan bagian integral dari pusat sejarah kota Braunau am Inn dan dilindungi sebagai warisan budaya.
Penggunaan bangunan yang beralamat di Salzburger Vorstadt 15 sebagai kantor polisi dinilai sebagai solusi yang tepat. Hal ini diungkapkan dalam laporan komisi ahli yang terdiri dari 13 orang pada tahun 2016.
Komisi tersebut berpendapat bahwa penggunaan sebagai kantor polisi akan "memastikan akses publik yang terbatas dan kehadiran otoritas negara." Pernyataan ini menyoroti tujuan utama di balik perubahan fungsi bangunan tersebut.
"Kami ingin mencegah bangunan ini digunakan sebagai tempat peringatan bagi ideologi kebencian," demikian pernyataan dari pihak berwenang Austria, yang menekankan komitmen mereka untuk menjaga agar sejarah kelam tidak terulang kembali.
Keputusan ini juga sejalan dengan rekomendasi dari berbagai pihak yang menginginkan solusi permanen untuk masalah bangunan bersejarah yang sarat dengan konotasi negatif. Pemerintah Austria berupaya keras untuk menetralkan potensi penyalahgunaan situs tersebut.
