BISNIS.HOTNEWS.ID - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggalakkan program strategis pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di berbagai wilayah Indonesia. Target ambisius telah ditetapkan, yaitu merampungkan pembangunan total 1.369 unit KNMP hingga penghujung tahun 2026 mendatang.
Dalam upaya mencapai target masif tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Sakti Wahyu Trenggono, secara terbuka menyampaikan berbagai hambatan yang dihadapi oleh kementeriannya selama proses pembangunan berlangsung. Tantangan ini menjadi perhatian serius mengingat pentingnya pemerataan infrastruktur bagi masyarakat pesisir.
Salah satu fokus kesulitan utama yang diungkapkan oleh Menteri Trenggono adalah mengenai aspek aksesibilitas menuju lokasi pembangunan proyek. Kendala ini menjadi sangat krusial mengingat lokasi pembangunan KNMP seringkali menyasar area yang secara geografis sulit dijangkau.
Secara spesifik, pembangunan kampung nelayan ini banyak diarahkan pada wilayah pulau-pulau terpencil maupun pulau-pulau yang ditetapkan sebagai pulau terluar di Indonesia. Kondisi geografis ini secara otomatis meningkatkan kerumitan dalam hal mobilisasi material dan sumber daya.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Trenggono saat menghadiri sesi pertemuan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026. Pernyataan ini memberikan gambaran nyata mengenai realitas di lapangan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Menteri Trenggono menekankan betapa sulitnya proses pendistribusian logistik yang diperlukan untuk mendirikan infrastruktur di lokasi terpencil tersebut. Kesulitan ini menjadi faktor penghambat utama dalam menjaga kecepatan pembangunan sesuai jadwal yang ditetapkan.
"Akses untuk menuju ke sini kan setengah mati untuk membawa barang-barang untuk membangunnya," ujar Sakti Wahyu Trenggono, menyoroti perjuangan logistik dalam pembangunan KNMP.
Dikutip dari diskusi tersebut, tantangan logistik ini memerlukan strategi dan inovasi baru agar target kuantitas 1.369 unit KNMP dapat terpenuhi tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas pembangunan di pulau-pulau terluar.
