BISNIS.HOTNEWS.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini menyampaikan keheranannya terkait disparitas antara data pertumbuhan ekonomi makro dengan kondisi riil yang dihadapi oleh masyarakat miskin di Indonesia. Hal ini terjadi meskipun data resmi menunjukkan adanya capaian positif dalam sektor ekonomi selama periode tertentu.
Situasi ini menjadi sorotan utama ketika Presiden Prabowo mengamati bahwa meskipun ekonomi Indonesia dilaporkan tumbuh stabil dengan rata-rata sekitar lima persen selama tujuh tahun terakhir, angka kemiskinan justru menunjukkan tren peningkatan. Fenomena yang saling bertentangan ini memicu pertanyaan serius dari pucuk pimpinan negara.
Secara matematis, jika ekonomi Indonesia tumbuh stabil selama tujuh tahun dengan rata-rata lima persen per tahun, seharusnya terjadi akumulasi kekayaan nasional yang signifikan. Presiden Prabowo mendasarkan pandangannya pada logika perhitungan agregat tersebut dalam menilai kondisi perekonomian bangsa.
"Logikanya selama tujuh tahun Indonesia tambah kaya 35%, tapi kenyataannya, data ini muncul dua bulan setelah jadi presiden. Kenyataannya setelah tujuh tahun tumbuh 5%, masa penduduk miskin tambah?" ujar Presiden Prabowo saat memberikan sambutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU). Momen ini memberikan kesempatan bagi beliau untuk menyampaikan pandangannya mengenai tantangan struktural yang dihadapi negara.
Peristiwa ini terekam dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada hari Selasa, 23 Juni 2026. Tanggal dan sumber penayangan ini menjadi penanda waktu resmi disampaikannya keresahan Presiden tersebut.
Keresahan Presiden Prabowo berpusat pada data yang ia terima setelah resmi menjabat sebagai kepala negara. Data tersebut kontras dengan proyeksi peningkatan kesejahteraan yang seharusnya menyertai pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil.
Presiden menekankan bahwa secara akal sehat, peningkatan kekayaan kumulatif sebesar 35% seharusnya berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan, bukan sebaliknya. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam distribusi hasil pertumbuhan ekonomi tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat.
Dilansir dari Sekretariat Presiden, pernyataan ini menggarisbawahi perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas kebijakan ekonomi dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Fokus kini tertuju pada bagaimana hasil pertumbuhan dapat benar-benar dirasakan oleh segmen populasi yang paling rentan.
