BISNIS.HOTNEWS.ID - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, memberikan tanggapan atas beberapa isu yang menjadi sorotan publik mengenai program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Berbagai kabar miring tersebut meliputi masalah keuntungan, pengadaan barang, hingga kesejahteraan pengelola koperasi.
Isu pertama yang diangkat adalah terkait kinerja keuangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai, Kebayoran Baru. Koperasi ini menjadi perhatian karena dilaporkan hanya mencatatkan keuntungan bersih yang sangat kecil.
Hal ini turut disoroti oleh Anggota DPR Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, dalam rapat kerja di gedung parlemen. Mufti Anam secara spesifik menyebutkan angka keuntungan bersih yang sangat minim tersebut.
"Sedang heboh hari ini kita tahu bahwa salah satu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untung bersihnya Rp 78 ribu, bayangkan modal Rp 3 miliar untung bersihnya Rp 78 ribu," ujar Mufti Anam. Ia menambahkan bahwa angka tersebut merupakan keuntungan selama enam bulan operasional koperasi tersebut.
Perbandingan yang disampaikan Mufti Anam menyoroti ketidakseimbangan antara modal yang besar dengan keuntungan yang terbilang sangat kecil. Angka Rp 78 ribu dari modal Rp 3 miliar hanya sekitar 0,00026%.
Selain isu keuntungan, perhatian juga tertuju pada pengadaan barang yang diduga menggunakan anggaran besar. Salah satu item yang disebut adalah pengadaan kipas angin dengan nilai fantastis.
Isu ketiga yang turut menjadi perhatian adalah mengenai besaran gaji yang diterima oleh para pengelola koperasi tersebut. Kesejahteraan pengurus menjadi salah satu poin yang dipertanyakan oleh publik.
Menanggapi berbagai isu tersebut, Menteri Koperasi dan UKM diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan solusi yang konstruktif. Hal ini penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap program-program koperasi.
Klarifikasi dari pemerintah diharapkan dapat menjelaskan duduk perkara sebenarnya di balik kabar-kabar yang beredar. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program KDKMP.
