BISNIS.HOTNEWS.ID - Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengumumkan pembatalan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh. Keputusan ini diambil setelah dilakukan kajian mendalam mengenai kerangka kerja yang paling tepat untuk mendukung kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Pembentukan dewan tersebut sejatinya merupakan salah satu janji politik yang pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Janji ini disampaikan dalam pidato kenegaraan yang dilaksanakan bertepatan dengan momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada tahun 2025 lalu.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menjadi juru bicara yang menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kebijakan ketenagakerjaan ini. Pernyataan tersebut disampaikan langsung kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan.
Lokasi penyampaian informasi penting ini adalah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Mensesneg Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers tersebut pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2026.
Keputusan untuk membatalkan dewan tersebut didasarkan pada evaluasi menyeluruh oleh pemerintah. Pemerintah meyakini bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui dewan tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme atau skema lain yang lebih optimal.
"Setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya dewan buruh tersebut bisa kita cari skema yang lain," beber Prasetyo dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026) kemarin.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa fokus kini beralih pada implementasi pendekatan alternatif. Pemerintah sedang merumuskan struktur atau forum lain yang dianggap mampu memberikan dampak lebih nyata dan cepat bagi peningkatan kesejahteraan para buruh.
Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil adalah yang paling efektif untuk mencapai sasaran utama, yaitu peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi pekerja Indonesia. Penggantian skema ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program-program pro-buruh.
Dilansir dari sumber yang terpercaya, Pemerintah kini tengah mematangkan kerangka kerja alternatif tersebut. Rencana baru ini diharapkan dapat segera diumumkan kepada publik dalam waktu dekat setelah semua aspek teknisnya rampung dikaji.
