BISNIS.HOTNEWS.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah sigap menyikapi kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran yang terjadi belakangan ini. Lonjakan harga tersebut diduga kuat dipicu oleh berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi pertanian.
Faktor utama yang melatarbelakangi kelangkaan pasokan ini adalah kondisi cuaca yang tidak menentu, termasuk ancaman kekeringan yang melanda beberapa wilayah penghasil sayuran. Hal ini tentu berdampak langsung pada ketersediaan barang di pasar.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan segera melakukan investigasi mendalam. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi secara pasti penyebab kenaikan harga tersebut.
"Kami akan mengontrol, TPID akan mengontrol mengenai apa perubahan atau kenaikan ini," ujar Pramono Anung, Jumat (17/7/2026).
Ia menambahkan bahwa fokus utama saat ini adalah memantau pergerakan harga di pasar secara langsung (spot) untuk mendapatkan gambaran yang akurat. Tindakan penanganan akan segera disiapkan setelah akar permasalahan ditemukan.
"Karena yang dilihat spot pada hari ini, tentunya kami akan mengecek untuk itu. Tetapi yang jelas bahwa Pemerintah DKI Jakarta segera akan menangani ini," tandas Pramono Anung.
Meskipun terjadi fluktuasi harga pada beberapa jenis sayuran, Gubernur Pramono Anung memberikan jaminan bahwa kondisi inflasi di ibu kota secara keseluruhan masih berada dalam batas yang terkendali.
Data menunjukkan bahwa hingga Juni 2026, Provinsi DKI Jakarta berhasil mencatat angka inflasi bulanan yang paling rendah di antara seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa.
Inflasi bulanan Jakarta pada periode tersebut tercatat sebesar 0,41 persen (month to month/mtm). Angka ini memang mengalami sedikit peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya.
