BISNIS.HOTNEWS.ID - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), secara tegas menekankan bahwa keberhasilan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kerangka regulasi semata.
Keberhasilan program perlindungan anak di ranah digital ini sangatlah bergantung pada partisipasi aktif dari para orang tua. Keterlibatan mereka menjadi kunci dalam mendampingi anak-anak saat beraktivitas di ruang siber.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menggarisbawahi bahwa pemerintah telah berupaya menyiapkan landasan regulasi yang kuat guna memperkuat perlindungan anak di jagat maya. Namun, ia menegaskan bahwa peraturan tersebut tidak akan mencapai efektivitas optimal tanpa adanya pengawasan yang memadai dari lingkungan keluarga.
"Regulasi tidak bisa bekerja sendiri. Orang tua tetap menjadi garda terdepan dalam memastikan anak-anak menggunakan ruang digital secara aman, sehat, dan produktif," ujar Meutya Hafid dalam sebuah keterangan resmi yang dirilis pada hari Minggu, 19 Juli 2026.
Perkembangan teknologi digital yang kian pesat, menurut Meutya, memang membuka berbagai peluang berharga bagi anak untuk belajar dan mengembangkan kreativitas mereka. Namun, di sisi lain, ruang digital juga menyimpan berbagai potensi risiko yang perlu diwaspadai.
Risiko-risiko tersebut mencakup paparan terhadap konten negatif, potensi eksploitasi, hingga interaksi daring yang mungkin tidak sesuai dengan usia dan perkembangan anak. Oleh karena itu, pendampingan orang tua menjadi sangat esensial.
Menyikapi hal ini, pemerintah secara aktif mendorong para orang tua untuk membangun jalur komunikasi yang terbuka dengan anak-anak mereka. Dialog mengenai aktivitas daring anak menjadi langkah penting untuk memahami dan mengantisipasi potensi bahaya.
Selain itu, pemerintah juga mengimbau orang tua untuk proaktif memanfaatkan berbagai fitur pengawasan yang kini telah tersedia pada sebagian besar platform digital. Fitur-fitur ini dapat membantu orang tua memantau dan mengelola akses anak terhadap konten-konten tertentu.
PP TUNAS sendiri merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak anak di ruang siber.
