BISNIS.HOTNEWS.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tanggapan resmi menyusul keputusan lembaga pemeringkat kredit internasional, Standard and Poor's (S&P) Global Ratings. Lembaga tersebut memutuskan untuk mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada level BBB dengan Outlook Stabil.
Keputusan ini disambut positif oleh OJK. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa pertahanan peringkat ini merupakan sinyal penting. Hal ini menunjukkan terjaganya fundamental ekonomi Indonesia di tengah berbagai dinamika global yang penuh ketidakpastian.
"Keputusan S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia dengan Outlook Stabil menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian global," ujar Friderica. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran media yang dirilis pada Selasa, 14 Juli 2026.
Friderica, yang akrab disapa Kiki, menambahkan bahwa penilaian positif ini menjadi momentum berharga. Hal ini sekaligus memberikan dorongan untuk terus berupaya memperkuat kinerja sektor jasa keuangan di tanah air.
Lebih lanjut, Kiki menekankan bahwa penguatan sektor jasa keuangan ini akan sejalan dengan upaya melanjutkan reformasi struktural. Reformasi tersebut diharapkan dapat semakin mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Dalam analisisnya, S&P Global Ratings mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang menopang fundamental ekonomi Indonesia. Permintaan domestik yang dinilai tetap kuat menjadi salah satu pilar utama.
Selain itu, kebijakan fiskal yang prudent atau berhati-hati juga menjadi pertimbangan penting bagi S&P. Kerangka kebijakan yang kredibel dan fleksibel turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas makroekonomi negara.
Dikutip dari Bloomberg Technoz, OJK menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar. Pertahanan peringkat kredit ini menjadi bukti nyata atas upaya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Upaya berkelanjutan dalam reformasi struktural dan penguatan sektor keuangan menjadi prioritas. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi tantangan ekonomi global yang mungkin timbul di masa mendatang.
