BISNIS.HOTNEWS.ID - Rencana strategis pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) mendapatkan sorotan penting dari kalangan ekonom mengenai tujuan utamanya. Pembentukan lembaga ini dinilai krusial untuk mengatasi tantangan struktural dalam pengelolaan keuangan nasional Indonesia.

Fokus utama PFII seharusnya diarahkan pada upaya menjaga agar devisa hasil ekspor, tabungan residen, serta dana investasi domestik tidak terus-menerus mengalir keluar menuju pusat-pusat keuangan di luar negeri. Hal ini merupakan isu vital bagi stabilitas ekonomi jangka panjang.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menekankan bahwa keberhasilan PFII tidak boleh semata-mata diukur dari jumlah modal asing yang berhasil ditarik masuk ke dalam negeri. Metrik kesuksesan yang sesungguhnya adalah kemampuan sistem keuangan nasional dalam menahan perputaran dana valuta asing.

"Selama dollar loop lebih banyak terjadi di luar negeri, likuiditas valas domestik akan tetap tipis dan nilai tukar menjadi lebih rentan terhadap gejolak global," tutur Fakhrul dalam keterangannya pada hari Minggu, 5 Juli 2026.

Fakhrul menjelaskan bahwa isu menahan perputaran mata uang asing di dalam negeri bukan hanya tantangan eksklusif yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Negara lain juga menghadapi dilema serupa dalam mengelola arus modal lintas batas.

Ia mencontohkan Korea Selatan yang juga bergumul dengan persoalan serupa dalam pengelolaan pasar valuta asing mereka. Oleh karena itu, Korea Selatan terus melakukan reformasi pasar valas dan giat mengembangkan Seoul sebagai pusat keuangan internasional.

Tujuan dari upaya Korea Selatan tersebut adalah untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan global yang berkaitan dengan mereka dapat dilakukan sebanyak mungkin dari dalam negeri mereka sendiri. Langkah ini menjadi contoh bagi Indonesia.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, menurut Fakhrul, pembahasan Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) saat ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Momentum legislasi ini harus digunakan untuk membangun ekosistem keuangan yang kuat.

Ekosistem yang dimaksud adalah sistem yang mampu secara efektif mempertahankan likuiditas valuta asing di dalam negeri, sehingga mengurangi kerentanan ekonomi terhadap guncangan eksternal. Dilansir dari Bloomberg Technoz, Jakarta, upaya ini menjadi kunci stabilitas nilai tukar rupiah.